Hadapi Pengetatan Anggaran 2026, Pemkab Berau Optimisme Pembangunan Tetap Jadi Prioritas

img

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Saat ini Pemkab Berau lebih fokus untuk menghadapi kondisi fiskal yang menurun. Menghadapi rasionalisasi Anggaran 2026  Wabup Gamalis  pastikan pembangunan Berau tetap berjalan.

 

“Kami pastikan tetap melanjutkan pembangunan meski menghadapi tekanan anggaran pada tahun 2026,” ungkap Gamalis.

 

Dalam kesempatan itu Gamalis juga menyampaikan bahwa realisasi anggaran terakhir berada di angka 60 persen, dengan harapan dapat meningkat menjadi 70 persen sebelum batas penyelesaian pada 10 Desember. 

 

“Serapan terakhir 60 persen, mudah-mudahan bisa naik ke 70 persen. Targetnya sebelum tanggal 10 Desember harus rampung,” ujarnya.

 

Gamalis menegaskan bahwa rasionalisasi tidak berarti penghapusan program. Pemerintah hanya melakukan penyesuaian agar anggaran tetap seimbang. Namun, untuk program-program fisik seperti pembangunan infrastruktur, tidak dapat dilakukan pemotongan karena sifatnya yang mendesak dan menyangkut kebutuhan masyarakat.

 

“Kita tidak menghilangkan program, hanya merasionalisasi. Untuk bangunan dan kegiatan fisik, tidak mungkin dikurangi. Tinggal diputuskan apakah dilanjutkan atau ditunda tahun depan,” jelasnya.

 

Sementara itu, program non fisik dapat mengalami pengurangan atau penjadwalan ulang agar tetap selaras dengan kemampuan fiskal daerah. Menurut Gamalis, kondisi fiskal yang menurun bukanlah tantangan pertama bagi Berau. Ia mencontohkan periode kepemimpinan sebelumnya, ketika anggaran daerah berada pada kisaran dua triliun rupiah namun pembangunan tetap dapat berjalan.

 

“Pada masa Pak Makmur, Pak Rifai, dan Pak Muharram, anggaran lebih kecil dari sekarang tapi pembangunan terus berlangsung. Pemotongan anggaran bukan akhir segalanya,” tegasnya.

 

Gamalis menambahkan bahwa kebutuhan pembangunan justru meningkat karena jumlah penduduk bertambah dari tahun ke tahun, sehingga pemerintah harus tetap bekerja keras menjaga kelangsungan program prioritas.

Pemkab Berau memastikan bahwa meski anggaran 2026 diperketat, pelayanan dan pembangunan untuk masyarakat tetap menjadi fokus utama. Pemerintah berkomitmen mengambil langkah-langkah strategis agar seluruh program tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan publik. (sep/FN)